BERITA TERKINI

Langkah Strategis Meningkatkan Kualitas Masjid

Jakarta, bimasislam– “Banyak masjid dan mushalla tak terurus” demikian judul besar yang tertulis pada kolom Khazanah Harian Republika Senin, 1 Desember 2014. Menurut Anggota Komisi VIII DPR Sodik Mudjhadid kepada Republika, saat ini fungsi masjid dan mushalla sangat minim.  “Tidak ada organisasi yang membimbing dan membinanya, kepengurusan masjid sekarang ini seperti terminal, bebas keluar dan masuk, tidak teratur”, ujarnya. Politikus Partai Gerindra tersebut menghimbau kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mengatur dan mengorganisasi masjid dan mushalla termasuk menyiapkan grand design strategi dan aksi untuk pemberdayaan masjid dan mushalla baik di perkotaan maupun di pedesaan. “Yang penting harus ada komitmen dan pengaturan, setelah itu apapun bisa, Gampang kok, dana juga ada dari pemerintah.” ungkapnya. Ketua DMI HR Maulany menaggapi hal itu, ia mengakui pengelolaan masjid dan mushalla di Indonesia masih mengalami kendala. “Dari 1 juta masjid dan mushalla hanya sekitar 850 yang baik” ungkapnya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, kurangnya program pemberdayaan umat, database yang belum akurat, belum adanya panduan pengurus masjid dan belum adanya lembaga pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masjid. Menurutnya, DMI tidak bisa bertindak sendiri, diperlukan uluran tangan dari Kemenag dan unsur pemerintah lainnya.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Ditjen Bimas Islam melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum, menyampaikan bahwa terdapat subdit khusus dibawah jajarannya yang membidangi pembinaan kemasjidan (Subdit Kemasjidan) sesuai dengan PMA No. 10 Tahun 2010 pasal 359 – 362. Seluruh aspek mulai dari pembinaan manajemen, standarisasi dan pemberdayaan masjid menjadi tusi pokok Subdit Kemasjidan.

Beliau melanjutkan, terdapat 3 langkah startegis meningkatkan kualitas masjid; 1) Regulasi dan Standar; 2) Pembinaan dan Pemberdayaan; 3) Data dan Informasi. Dalam hal regulasi, banyak regulasi yang telah diterbitkan seperti regulasi pembinaan masjid, status masjid di wilayah serta petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan masjid dan mushalla. “Sebagian besar regulasi pembinaan masjid cukup lama tetapi masih berlaku, beberapa regulasi kami telaah dan perbaiki sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembinaan masjid terkini, Insya Allah segera terbit regulasi tentang standar pembinaan manajemen masjid” tegas nya.

Perihal perkembangan data masjid dan mushalla, sebagaimana data Bimas Islam Dalam Angka tahun 2014, jumlah rumah ibadah muslim 731.095 terdiri dari 292.439 Masjid dan 438.656 Mushalla. Saat ini banyak pihak yang berpendapat mengenai data masjid termasuk yang disampaikan oleh DMI. Menurut beliau, berpendapat tentang data masjid dan mushalla boleh saja, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. “Oleh karenanya membangun persamaan persepsi dalam hal data dan informasi masjid secara nasional merupakan hal yang mutlak diperlukan dan pemerintah bertanggungjawab mewujudkan hal tersebut”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, menurut Kasubdit Kemasjidan Drs. H. Z. Muttaqin, MA antara lain: program bantuan masjid dan mushalla; program verifikasi data berbasis IT; dan program pembinaan manajemen masjid. Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa sejak tahun 2009 tidak kurang dari 2.283 masjid dan mushalla menerima bantuan tersebar di seluruh pelosok nusantara. “khusus tahun 2014 bantuan diprioritaskan untuk masjid dan mushalla pasca bencana” ungkapnya.

“Sejak tahun 2013, verifikasi data masjid kami lakukan menggunakan Sistem Informasi Masjid (SIMAS), dengan ini  seluruh data masjid dan mushalla secara nasional dapat terpetakan dalam peta dunia, dan mudah diakses masyarakat melalui website Bimas Islam” terangnya. Adapun Program pembinaan dan pemberdayaan masjid yang sudah dilakukan secara nasional antara lain: orientasi manajemen keuangan masjid; orientasi manajemen perpustakaan masjid; orientasi koperasi berbasis masjid; pelatihan pemulasaran jenazah; orientasi imam dan khatib; manajemen masjid paripurna; pembinaan masjid dan mushalla di tempat Publik serta Penganugerahan Masjid Percontohan Nasional. “sejak tahun 2007 saja, sudah lebih dari 1.600 orang Takmir Masjid dan Mushalla telah mengikuti pembinaan Kemasjidan, tidak benar jika Pemerintah tidak membina pengurus masjid” tegasnya.

Saat ini Kementerian Agama sedang menjajaki kerjasama pembinaan masjid dengan instansi lintas sektoral seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, BAZNAS serta organisasi-organisasi Kemasjidan seperti DMI dan BKPMRI. “Masjid itu milik umat, pemerintah tidak bisa sendiri, kita samakan persepsi secara nasional pembinaan masjid dengan semua stakeholder” pungkasnya. Banyak hal yang perlu diperbaiki kedepan, pemerintah terbuka akan kritik dan saran membangun demi terciptanya  rumah ibadah muslim yang terkelola dengan baik. (fa)